Viralterkini.id, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Save Maba Sangaji meminta Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Utara Sherly untuk membebaskan 11 aktivis desa Maba Sangaji yang ditangkap dan disidang karena mempertahankan tanah adat dari eksploitasi tambang ilegal di Halmahera Timur. Koalisi Save Maba Sangaji mendesak Presiden Prabowo dapat segera menunaikan janji melawan tambang ilegal demi meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.
“Kami kira ucapan Presiden Prabowo (soal penertiban tambang ilegal) harus segera ditunaikan dan dibuktikan. Koalisi Save Maba Sangaji menagih janji tersebut. Semoga bukan omon-omon saja,” ucap juru bicara Koalisi Save Maba Sangaji Guntur Harahap dalam keterangan kepada awak media, Minggu (17/8) siang.
Menurut Guntur, Presiden Prabowo saat ini tengah berada dalam posisi yang menguntungkan lantaran banyaknya dukungan masyarakat yang diberikan untuk menertibkan dan membersihkan tambang ilegal. Karena itu, agar tidak kehilangan momentum, Presiden Prabowo harus segera menutup dan menyegel salah satu tambang ilegal sebagai bentuk pembuktian ucapannya tersebut.
“Saat ini, momentumnya bagus sekali. Karena itu, Presiden Prabowo jangan sampai kehilangan momentum. Harus dieksekusi segera (tambang ilegal tersebut) sebagai pembuktian. Misalnya tambang ilegal yang ada di desa Maba Sangaji, Halmahera Timur,” ujarnya.
Guntur pun menyinggung tindakan Gubernur Sherly Tjoanda yang mengabaikan tindakan kriminalisasi terhadap 11 aktivis desa Maba Sangaji. Menurutnya, hingga kini, belum ada pernyataan solidaritas atau dukungan Gubernur Sherly justru menandakan dirinya berpihak pada kepentingan masyarakat desa Maba Sangaji.
“Di tengah klaim Gubernur Sherly yang selalu berusaha menampilkan diri sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, dirinya justru tidak pernah membicarakan kriminalisasi yang menyasar masyarakat desa Maba Sangaji. Untuk itu, dimana sebenarnya posisi Gubernur Sherly Tjoanda ini: berpihak pada masyarakat atau korporasi? Terakhir, kami lihat Gubenur Sherly justru asyik melakukan aktivitas selam,” sindir Guntur.
Aktivis PMII ini pun menjelaskan pihaknya bersama sejumlah aktivis nasional akan segera melakukan konsolidasi besar-besaran untuk mendesak pembebasan 11 aktivis desa Maba Sangaji. Termasuk melakukan aksi demonstrasi untuk meminta pemerintah dan penegak hukum mencabut izin pertambangan PT Position di Halmahera Timur.
“Ya, kami ingin persoalan kriminalisasi 11 aktivis Maba Sangaji ini menjadi perhatian Presiden dan masyarakat Indonesia. Kami pun saat ini tengah melakukan konsolidasi besar-besaran untuk melakukan mobilisasi massa dan kampanye akbar di Jakarta,” tutur dia.
Seperti diketahui, kesebelas aktivis desa Maba Sangaji ditahan dan disidang penegak hukum karena memprotes penambangan nikel yang dilakukan PT Position di atas Hutan Adat Maba Sangaji di kabupaten Halmahera Timur. Tindakan tersebut pun akhirnya menyebabkan sungai Sangaji tercemar. Tak ayal, merujuk data Front Mahasiswa Malut Pro Warga Maba Sangaji (Format Praga), PT Position pun dinilai melanggar aturan tata kelola tambang yang berlaku. (mg)