Viralterkini.id, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyusul lonjakan utang yang dinilainya mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diperoleh, utang PLN disebut meningkat hingga rata-rata Rp156 miliar per hari, kondisi yang menurutnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang tidak sehat.
“PLN ini perusahaan milik negara, perusahaan monopoli yang mempunyai akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” tegas Mufti Anam dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (12/8/2025).
Mufti, yang duduk di Komisi VI DPR RI — mitra kerja Kementerian BUMN dan berbagai perusahaan negara termasuk PLN — menilai bahwa angka utang tersebut tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, PLN sebagai BUMN strategis seharusnya memiliki tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, mengingat perannya yang vital dalam penyediaan listrik nasional.
Tuntutan Perombakan Direksi
Selain mendesak audit menyeluruh, Mufti juga meminta perombakan jajaran direksi PLN. Ia menilai perbaikan struktur keuangan saja tidak cukup, melainkan harus disertai pembenahan moral dan integritas kepemimpinan.
“Sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” ujarnya.
Mufti menegaskan bahwa kepemimpinan di tubuh PLN harus diisi oleh figur yang memiliki rekam jejak bersih, profesionalisme tinggi, dan komitmen penuh terhadap pelayanan publik. Menurutnya, kepercayaan publik akan menurun jika manajemen perusahaan negara tidak menunjukkan transparansi dan integritas.
Sorotan ke Kinerja Keuangan
Lonjakan utang PLN menjadi perhatian serius DPR. Data terakhir menunjukkan kewajiban utang perusahaan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor penyebabnya antara lain investasi infrastruktur ketenagalistrikan, pembelian energi primer, dan pembayaran bunga utang yang menumpuk.
Meski investasi diperlukan untuk memenuhi target elektrifikasi nasional, Mufti menilai strategi pendanaan yang ditempuh PLN belum optimal. Ia menyoroti adanya potensi inefisiensi yang berdampak pada pembengkakan biaya operasional.
“Investasi harus dilakukan dengan perhitungan matang, bukan sekadar mengandalkan utang. Kita perlu memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan perusahaan,” kata Mufti.
Monopoli dan Tanggung Jawab Negara
Sebagai perusahaan monopoli di sektor kelistrikan, PLN memiliki tanggung jawab besar terhadap penyediaan energi listrik yang terjangkau dan andal bagi seluruh lapisan masyarakat. Mufti menilai posisi monopoli ini harus diimbangi dengan akuntabilitas yang tinggi.
“PLN bukan perusahaan swasta biasa. Ini perusahaan negara yang didanai dari uang rakyat, punya kewenangan dan fasilitas istimewa. Maka pengelolaannya harus jauh lebih baik, bukan malah membebani negara dengan utang besar,” ucapnya.
Desakan DPR terhadap Kementerian BUMN
Mufti meminta Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas PLN untuk segera mengambil langkah tegas. Ia mengusulkan agar Menteri BUMN memerintahkan audit investigasi yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak independen untuk mengungkap kondisi keuangan PLN secara transparan.
“Kalau audit menyeluruh sudah dilakukan, kita bisa tahu masalahnya ada di mana. Apakah di investasi yang salah arah, pemborosan operasional, atau justru di kebijakan manajemen yang keliru,” tegasnya.
Selain audit, DPR juga mendesak pembenahan tata kelola dan penempatan direksi berdasarkan meritokrasi, bukan kedekatan politik atau kepentingan tertentu. Menurut Mufti, keberhasilan reformasi di PLN akan menjadi contoh penting bagi BUMN lainnya.
Imbas ke Masyarakat
Kondisi keuangan PLN yang tertekan dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas layanan listrik kepada masyarakat. Dalam skenario terburuk, pembengkakan utang dapat memicu kenaikan tarif listrik atau penundaan proyek infrastruktur vital.
Mufti mengingatkan bahwa beban keuangan PLN pada akhirnya bisa berimbas pada rakyat jika tidak segera diatasi. “Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya, baik melalui tarif yang lebih mahal maupun layanan yang menurun,” ujarnya.
Harapan untuk Reformasi BUMN
Mufti menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi menyeluruh di tubuh PLN sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja BUMN. Ia menilai keberhasilan PLN mengelola keuangan dan meningkatkan layanan akan berdampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Kita ingin BUMN yang sehat, profesional, dan melayani rakyat. PLN harus menjadi contoh bagaimana perusahaan negara bisa mengelola aset publik dengan integritas,” pungkasnya.
Pernyataan Mufti ini menjadi sinyal kuat bahwa DPR akan memperketat pengawasan terhadap kinerja BUMN strategis, khususnya yang memegang peran vital dalam pelayanan publik. Dengan dorongan audit menyeluruh dan perombakan manajemen, diharapkan PLN dapat keluar dari tekanan utang dan memperkuat perannya sebagai tulang punggung pasokan listrik nasional. (ma)